DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Baru-baru ini DPR RI telah menghebohkan seluruh Indonesia dengan membahas Revisi UU Pilkada. Padahal sebelum DPR RI membahasnya melalui Rapat Panja yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan putusan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fachrul Razi, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Desa Bersatu, yang juga merupakan Ketua Komite I DPD RI dan penggagas lahirnya Desa Bersatu serta Revisi UU Desa, membacakan pernyataan sikap di hadapan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Desa, dan Menteri Dalam Negeri, serta di hadapan puluhan ribu kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 13 Juni 2024.

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Bapak Munawal Hadi, S.H.,M.H melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum terkait Tugas dan Fungsi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Pendamping Desa, Pemdamping Lokal Desa se-Kabupaten Bireuen.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU). 

DIALEKSIS.COM | Nasional - Jabatan kepala desa telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Dalam Negeri dalam pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyikapi perihal aksi dan perwakilan pendemo dari Kepala Desa (Kades) yang menuntut segera disahkannya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) di Gedung DPR RI pada Selasa (5/12/2023) lalu. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fachrul Razi Senator Vokal asal Aceh yang juga Ketua Komite I DPD RI bersama sejumlah organisasi desa nasional mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desakan ini muncul dalam aksi bertajuk Aksi Bersama Desa, yang digelar di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Organisasi Desa Bersatu mendatangi Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk beraudiensi terkait pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu aspirasinya adalah mendesak DPR segera mengesahkan revisi UU Desa menjadi undang-undang sebelum 5 Desember 2023.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mendorong Revisi UU Desa agar segera disahkan, pada rapat kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/11/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan ada kesan negara menyerahkan mandatory spending alias belanja wajib dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang baru saja disahkan menjadi UU Kesehatan oleh DPR RI bukan lagi kepada publik, tapi kepada para pemodal terkait penangangan kesehatan di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati revisi Undang-Undang (RUU) Desa untuk disahkan menjadi UU. Ada 19 poin perubahan dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengatakan berbagai persoalan yang selama ini terjadi terkait penyalahgunaan anggaran dana desa seperti korupsi yang dilakukan kepala desa adalah soal kapasitas, integritas, dan mentalitas dari pejabat desa itu sendiri.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyatakan bahwa rencana revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) hanya merupakan kepentingan politik calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk maju lagi menjelang Pemilu Serentak 2024 mendatang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sembilan fraksi menyatakan setuju agar draf tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan revisi UU Desa Supratman Andi Agtas menjelaskan, terdapat 19 poin yang akan diatur dalam draf tersebut. Pertama adalah penyisipan dua pasal di antara Pasal 5 dan 6, tentang pengaturan hak desa atas dana konservasi, dana rehabilitasi, dan pengembangan atau pemanfaatan suaka oleh desa.